Berawal dari seorang teman mengeluh tidak bisa membeayai sekolah anaknya yang baru saja lulus SMP ke sekolah menengah lanjutan atas yaitu SMA dan yang sederajat, karena ia mendengar masuk sekolah menegah atas harus menyediakan uang pengembangan yang lumayan banyak.Dari sini saya terinspirasi untuk menulis dan memforward apa yang pernah saya alami.
Dalam perberdayaan dan pengembangan sebuah instansi sekolah baik itu Negeri ataupun swasta pasti terbentuk badan yang satu ini yaitu Komite sekolah.Dengan melihat sifat, tujuan, tugas dan fungsi Komite Sekolah sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundangannya, maka peranan masyarakat untuk ikut memajukan kualitas pendidikan di satuan pendidikan sangat besar sekali. Akan tetapi hal ini tergantung pada kemauan masyarakat sendiri, apakah mau berperanserta atau hanya sebagai pengguna jasa pendidikan sebagaimana dalam penerapan sebagian besar masyarakat sekarang.Sudah seharusnya Komite Sekolah bersifat transparan dengan mensosialisasikan fungsi beserta visi misinya kepada masyarakat melalui pertemuan orangtua wali atau apa saja yang sekiranya bisa bertemu dalam satu forum.
Karena selama ini Komite Sekolah kurang dalam mensosialisasikannya,sehingga masyarakat banyak yang tidak mengerti apa itu Komite Sekolah.Jelas saja membuat bingung masyarakat ,tiba-tiba ada undangan dari pihak sekolah,sebagai orangtua wali harus melengkapi persyaratan administrasi pengembangan sekolah untuk anaknya.Kemudian dalam pertemuan orangtua di panggil satu persatu,tawar menawar,tidak ada keputusan baru di hadapkan pada Komite Sekolah.Disini terlihat sepertinya kurang bagus mekanismenya,sehingga terkesan seperti sebuah sekenario.yah mungkin kalau pada jasa pendidikan swasta tidak jadi soal tapi terkesan jelek jika terjadi pada sekolah Negeri.Banyak dari masyarakat yang tidak mengerti bilang “Sekolah Negeri kok bayarnya sama kaya Swasta t,terus dana BOSnya di kemanakan”.Mungkin dengan lebih banyak sosialisasi hal ini tidak akan terdengar lagi.
Dengan dicanangkannya reformasi disegala bidang, maka hak hak masyarakat untuk berpersanserta dalam dunia pendidikan mendapat porsi yang sangat besar. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk lebih mendalami semua aturan tentang Dunia Pendidikan agar mengetahui dan mengerti lebih dalam tentang apa dan bagaimana pengelolaan pendidikan itu.
Tidak lepas dari itu Komite Sekolah juga harus mengambil titik tengah dalam mengambil kebijakan mengenai pengembangan Sekolah dengan tidak memberatkan Orangtua wali dengan mengejar predikat STANDAR INTERNASIONALnya.Tanpa adanya peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, Intinya dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan di Indonesia, maka dapat dipastikan masyarakat akan menjadi korban kebijakan yang tidak terkendalikan dari para penyelenggara pendidikan.
Kesimpulannya adalah antara Komite sekolah dengan sosialisasinya,masyarakat dan juga badan pengawas harus berperan secara jelas.Dengan demikian Pendidikan menengah di Indonesia akan menjadi lebih baik dalam kualitasnya.
salam blogger.
postingan ini berkategori
ARTIKEL
dengan judul
Minimnya Sosialisasi Komite Sekolah
. Jangan lupa menyertakan URL
http://joyodrono-cahmabung.blogspot.com/2011/10/minimnya-sosialisasi-komite-sekolah.html
. Jika ingin memposting ulang . Terima kasih!
8 komentar untuk " Minimnya Sosialisasi Komite Sekolah "
wah.wah.....
sebenar nya biaya sekolah sudah ditanggung oleh dana BOS, tapi tekadang Komite Sekolah yang sering buat masalah....
Benar, mungkin sosialisasi tentang fungsi dan tugas komite sekolah yang kurang disampaikan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak tahu jika komite sekolah tersebut merupakan "hak sekaligus kewajiban" dan pengaturan dan manajemennya. Jadi tidak ada lagi istilah "gue ikut hasil rapat aja" namun ngomel saat keputusan itu tidak sesuai dengan aspirasinya..mungkin ini fakta yg sering terjadi asaat pertemuan komite sekolah setiap kali akan menentukan kebijakan..nice share and happy blogging!
@mas danu
benar juga mas,biar tidak semua komite melakukannya.tetapi memang sering kita melihat adanya overload dalam mengambil kebijakan karena sebuah target.
@mas is.
ini yang sering terjadi.
sebuah kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat malah memberatkan
Kalau bicara soal sekolah, kita cuman bisa mengelus dada. bagaimana masa depan anak bangsa ini, kalau pemerintahnya tidak memperhatikan dunia pendidikan. kita doakan semuanya bisa berubah ke arah yang baik
@Deway
sepertinya memang harus ada badan pengawas yan independent,kabarnya sih mau ada perubahan.tapi berjalan tidaknya kita lihat aja nanti.makasih dah berkunjung.
pengen deh ada sekolah gratis dari smua biaya yang menjepit..
dulu tahun 2002 saya putus sekolah di bangku 2 SMP.. dan sampai saat ini batas akir pendidikan akedemi saya hanya S2 alaias SMP kelas 2
@Braja.
sepertinya kalo gratis ga mungkin,yang penting uang pengembangan tidak terlalu tinggi.berikut Dana Bos tersalur dengan semestinya itu sudah membantu sekali.
good coment.trim's sob
Posting Komentar