Surat Kepada Presiden karena Polisi tembak ngawur

Benarkah mental aparat penegak hukum Indonesia sudah jauh merosot?

Penembakan Polisi terhadap warga di desa Mesuji-Lampung, pada tgl : 10 November 2011.Pada hari yang sama seorang penduduk desa ditangkap oleh Brigader Mobil (Brimob) saat sedang panen kelapa di areal perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Ketika penduduk desa lain berusaha untuk membebaskannya, polisi menanggapi dengan tembakkan peluru karet, akibatnya penduduk desa jadi terprovokasi. Kejadian ini berasal dari lahan sengketa besar antara perkebunan dan masyarakat desa.

Selama bentrokan berikutnya, satu orang tertembak di tangan kirinya sementara yang lain menderita luka bakar serius. Penduduk desa marah kemudian melakukan pembakaran di perkebunan, yang mengakibatkan korban penembakanpun bertambah. Seorang warga yang ditembak di kepala tewas seketika.

Tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan dan menyoroti masalah politik dan tragedi yang berorientasi pada tindakan aparat penegak hukum yang lepas kontrol.

Dunia telah menetapkan hukum yang disepakati oleh negara-negara lain pada 1948, dan banyak orang tidak menyadari fakta sederhana ini. Adalah  PBB dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hukum utama dan tertinggi yang menjamin banyak hak asasi manusia.Pada kenyataannya pemerintah saat ini gagal untuk mengamati hal ini. Juga inti dari semua harapan sukses manusia, adalah pemahaman dari hirarki kebutuhan manusia. Kita harus menggunakan Internet sebagai alat di setiap ada persimpangan keadilan, dan kita harus membantu semua manusia, dan tidak memihak preferensi budaya, ras atau agama sebagai penentu.

Dalam suratnya, Mr William Gomes meminta Bapak Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Mr William Gomes, meminta bahwa langkah-langkah perlu diambil untuk menyelesaikan konflik lahan yang ada antara perusahaan dan warga desa, dan untuk penyelidikan independen mengenai penembakan. Dia mengatakan kompensasi yang memadai harus diberikan kepada warga desa yang tanahnya telah diambil dan beberapa tanah ke dalam perkebunan plasma seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. Setiap tuduhan mengenai persekongkolan antara perusahaan dan pejabat pemerintah juga harus diselidiki.

Dibawah ini adalah Surat Mr William Gomes kepada Presiden. ( William Nicholas Gomes, seorang wartawan Bangladesh, aktivis hak asasi manusia dan penulis lahir di 25 Desember, 1985 di Dhaka ) yang saya Kutip langsung dari situs pribadinya www.williamgomes.org .

Maret 29,2012

Kepada ;
Bapak Susilo Bambang Yudoyono
Presiden Republik Indonesia
Jl. Veteran No 16
Jakarta Pusat
INDONESIA
Telp: +62 21 386 3777, 350 3088
Fax: +62 21 344 2223

Perihal: Tindakan penembakan yang di lakukan oleh polisi

Yth Presiden Republik Indonesia,

Nama korban:
Rano Karno (25-tahun), Jepi (21-tahun),Jailani (50-tahun), Muslim (16-tahun), Robinsa (15-tahun), Reli (27 - tahun), Harun (15-tahun), Lukman (27-tahun), Mat Tahan (40-tahun)

Nama tersangka: xxxx
Petugas Brimob Lampung
Tanggal kejadian: 10 November 2011
Tempat kejadian: Desa Mesuji

Saya menulis untuk menyuarakan keprihatinan saya yang mendalam mengenai penembakan di desa terjadi di desa Mesuji, Lampung, pada 10 November 2011. Saya diberitahu bahwa pada hari itu seorang warga ditangkap oleh Brigader Mobil (Brimob) untuk panen kelapa di areal perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI) serta PT Lampung Interpertiwi (PT LIP). Ketika penduduk desa lain berusaha untuk membebaskannya, polisi menanggapi dengan menembakkan peluru karet, memprovokasi penduduk desa. Dalam bentrokan ini, satu orang tertembak di tangan kirinya sementara yang lain menderita luka bakar serius. Penduduk desa marah kemudian pergi ke daerah Divisi II dan membakar beberapa bagian dari perkebunan, yang mengakibatkan penembakan lebih lanjut. Pada saat ini seorang warga meninggal karena ditembak di kepala, dan desa lain yang kakinya ditembak dan rusak. Polisi juga digunakan peluru karet untuk menembak empat warga desa.

Saya sadar bahwa di bawah hukum internasional hak asasi manusia serta hukum Indonesia, dalam keadaan tertentu polisi berwenang untuk menggunakan kekerasan dan senjata api terhadap individu atau grup individu yang melakukan kegiatan yang mengancam keselamatan publik. Saya juga sadar bahwa apa yang dilakukan warga desa di PT BSMI dan area perkebunan PT LIP pada 10 November 2011 mungkin mengancam keselamatan publik. Namun, karena ada orang yang meninggal dan terluka karena polisi, investigasi yang efektif dan independen diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh polisi memenuhi kebutuhan dan persyaratan proporsionalitas.

Sebuah yurisprudensi mapan dalam hukum hak asasi manusia internasional ditegakkan bahwa kewajiban negara dalam melindungi hak untuk hidup termasuk kewajiban untuk melakukan penyelidikan yang efektif di mana pejabat negara harus bertanggung jawab untuk ini. Kewajiban ini diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pejabat dan memastikan bahwa mereka tidak dapat bertindak tanpa hukuman. Kegagalan untuk melakukan penyelidikan yang efektif dan independen dalam hal ini  merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dimana Indonesia adalah salah satu negara menyetujuinya.

Saya juga ingin memberikan perhatian pada fakta , bahwa bentrokan antara polisi dan warga desa ini dipicu oleh konflik sengketa lahan lama yang sedang berlangsung antara penduduk setempat dengan PT BSMI dan PT LIP. Penduduk desa menyatakan bahwa kedua perusahaan secara ilegal terus berusaha menguasai Hak atas Tanah (Hak Guna Usaha, HGU) seluas 17,769 ha. Hal ini karena PT BSMI dan PT LIP tidak membayar kompensasi kepada penduduk desa seluas 8314 ha lahan mereka berdua dapatkan dari warga. PT BSMI gagal mengkonversi 7000 ha lahan yang menjadi perkebunan plasma serta secara ilegal mengklaim lahan perkebunan. Penduduk desa juga menduga bahwa perusahaan berhasil memperoleh HGU dari pemerintah karena konspirasi dengan beberapa pejabat pemerintah. Penduduk desa terpaksa memanen kelapa di tanah sengketa karena kurangnya resolusi dalam konflik panjang, serta situasi ekonomi yang miskin sejak kedatangan kedua perusahaan ke desa mereka.

Sejak konflik ini adalah penyebab utama dari bentrokan yang terjadi di Mesuji pada 10 November 2011, saya ingin mendesak Bapak Presiden untuk memastikan bahwa langkah-langkah perlu diambil untuk menyelesaikan konflik tanah antara perusahaan dan warga desa, selain permintaan saya untuk penyelidikan independen mengenai penembakan. Kompensasi yang memadai harus diberikan kepada warga yang tanahnya telah diambil dan PT BSMI harus mengubah beberapa tanah ke dalam perkebunan plasma seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. Setiap tuduhan mengenai persekongkolan antara perusahaan dan pejabat pemerintah juga harus diselidiki.

       Hormat saya,

William Nicholas Gomes

Demikianlah Pembaca,Kenapa selalu saja terjadi penembakan dari aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat ? 

Terima kasih kepada William Nicholas atas perhatiannya terhadap bangsa kami yang sudah terselimuti kala murka.

Di tulis Oleh :

---

Translate to : by

---

postingan ini berkategori ARTIKEL dengan judul Surat Kepada Presiden karena Polisi tembak ngawur . Jangan lupa menyertakan URL http://joyodrono-cahmabung.blogspot.com/2012/03/surat-kepada-presiden-karena-polisi.html . Jika ingin memposting ulang . Terima kasih!